Launching Laporan Pelapor Khusus Hak-hak Kelompok Minoritas oleh KOMNAS HAM

news_59394_1464777154
foto 1. Perwakilan Komnas HAM bersama Narasumber
Cj1hTsYVEAARxAg
Foto 2. Pertunjukan tari tradisional dari kelompok minoritas identitas gender

Hari Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2016 YIFoS Indonesia berkesempatan menghadiri kegiatan launching laporan pelapor khusus hak-hak kelompok minoritas yang bertempat di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kegiatan launching laporan yang berjudul ‘Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia’ diisi dengan Talk Show yang dipandu oleh Wimar Witoelar bersama lima narasumber, diantaranya; Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Kementrian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial, serta Direktur Jenderal Pembinaan dan Produktivitas Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi laporan pemenuhan HAM oleh negara untuk kelompok-kelompok minoritas; mendorong terciptanya lebih banyak dialog antara pemangku kewajiban dengan pemangku hak khususnya kelompok-kelompok minoritas; dan menciptakan ruang antar kelompok minoritas untuk saling berbagi pengalaman.

Acara dilanjutkan dengan penyampaian testimoni dari perwakilan kelompok minoritas, ada tiga testifier yang mewakili, perwakilan dari kelompok minoritas disabilitas menyampaikan ceritanya melalui penerjemah bahasa isyarat yang bercerita tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai laki-laki yang terlahir tuna wicara dan ketika berumur tiga tahun mengalami pelecehan seksual oleh seorang laki-laki di sekitar rumahnya, dia kesulitan untuk melaporkan kejadian yang dialami kepada orang tuanya karena keterbatasan dalam berbicara.

Testimoni yang kedua disampaiakan oleh perwakilan kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender, dia menyampaikan pengalaman yang dialami oleh kelompok minoritas orientasi seksual dan identitas gender diantaranya stigma dan diskriminasi oleh masyarakat maupun institusi berbasis agama yang menolak keberadaan LGBTIQ. ‘Saya pernah melihat seorang waria yang diusir dari Masjid ketika dia sedang melaksanakan sholat, apa hak mereka melarang seseorang untuk beribadah kepada Tuhan? media juga berpengaruh besar melakukan diskriminasi dan kejahatan terhadap kelompok LGBT, masih ingat kasus pengusiran dan penutupan pesantren Al Fatah di Jogja? Pemberitaan yang tidak benar yang dilakukan oleh oknum media berimbas terjadinya diskriminasi terhadap waria yang berada di pesantren tersebut’.

Untuk testimoni yang ketiga disampaikan oleh perwakilan kelompok minoritas aliran kepercayaan dan penghayat, ‘kami sering mengalami diskriminasi dan intimidasi oleh kaum-kaum ber’agama’ serta oleh negara melalui perangkatnya, kami dipaksa untuk menggunakan label agama untuk data kependudukan, tidak ada aturan yang melindungi hak-hak penghayat dan aliran kepercayaan. Jangan pernah ajari kami untuk terus bersabar menghadapi diskriminasi terhadap kelompok kami’.

 

*Unduh laporan Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia melalui situs resmi Komnas HAM di www.komnasham.go.id

Perayaan Hari HAM – Perayaan atas Kemerdekaan Identitas Diri

Pernyataan Sikap

YOUTH INTERFAITH FORUM ON SEXUALITY (YIFoS)

“Perayaan Hari HAM –
Perayaan atas Kemerdekaan Identitas Diri”

10 Desember 2013

Hak Asasi Manusia (HAM) dipahami sebagai hak yang melekat pada individu semenjak dilahirkan terlepas apapun identitas yang melekat di dirinya. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang diproklamirkan pada 10 Desember 1948 menjadi dasar pemenuhan HAM di segala bidang kehidupan; dan momentum bersejarah ini menjadi tonggak pergerakan para aktivis HAM di seluruh tempat untuk mewujudkan penghapusan segala bentuk perbudakan, penindasan, kekerasan, pelecehan dan diskriminasi. Oleh karena itu, setiap tanggal  10 Desember diperingati sebagai Hari HAM se-dunia – termasuk di Indonesia.

Indonesia yang telah meratifikasi delapan dari sembilan pokok perjanjian HAM internasional, seharusnya tidak berhenti pada proses tersebut, namun juga harus mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional maupun berbagai peraturan daerah lainnya. Semua peraturan tersebut seharusnya dapat menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pemenuhan atas HAM terlepas dari apapun identitas yang melekat pada dirinya, termasuk identitas iman dan identitas seksual.

Sangat disesalkan bahwa tindak pelanggaran HAM masih terus terjadi, mulai dari pembatasan akses, kekerasan, pelecehan, penelantaran dan diskriminasi kepada individu dengan identitasnya. Temuan Komnas Perempuan  menggambarkan adanya peningkatan sebesar 21% di tahun 2013 dari 282 peraturan daerah yang diskriminatif;  dan sebesar 77% mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan. Sepanjang 2013, Indonesia juga menorehkan serangkaian peristiwa diskriminatif terhadap identitas iman warga negaranya; jemaah Ahmadiyah dan juga Syiah yang terpaksa keluar dari lingkungannya, pemberlakukan UU Adminduk yang tidak mengakomodir kolom kepercayaan bagi para penghayat maupun penganut agama lokal. Pada saat yang lain, identitas seksual diluar heteroseksual masih menjadi basis bagi perlakuan maupun ungkapan kebencian, mulai dari pernyataan stigmatif dari Ketua Komnas Perlindungan Anak terhadap kelompok lesbian; pengusiran paksa oleh masyarakat atas pasangan lesbian dari rumahnya sendiri di Batam; pengusiran seorang aktivis dari sebuah klub malam karena ia transgender; atau seorang prajurit TNI yang dikeluarkan karena diduga gay. Cerita ini menjadi catatan hitam tersendiri bagi Indonesia yang sebentar lagi akan merayakan pesta demokrasi di tahun 2014.

Argumentasi agama versus HAM kerapkali digaungkan untuk mengkriminalkan orang-orang dengan identitas iman dan seksual yang berbeda tanpa mempertimbangkan bahwa setiap agama memang sudah sepatutnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak mengurangi hak yang dimiliki oleh setiap individu. Youth Interfaith Forum on Sexuality (YIFoS) berpandangan bahwa setiap orang berhak merayakan kemerdekaan atas  identitas yang melekat pada dirinya. Oleh karenanya, dalam rangka peringatan Hari HAM se-dunia dan puncak perayaan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Youth Interfaith Forum on Sexuality (YIFoS) menyatakan:

  1. MENOLAK segala bentuk diskriminasi dan kriminalisasi karena identitas yang melekat pada setiap orang, termasuk identitas iman dan identitas seksual, baik yang terjadi di ranah personal, komunitas maupun negara;
  2. MENDUKUNG pelibatan anak muda dalam segala tingkatan pengambilan keputusan termasuk akses untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang seksualitas;
  3. MENDORONG pemerintah untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan akses ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, dan politik, tanpa memandang orientasi seksual, identitas gender maupun identitas iman yang melekat pada diri setiap orang

Selamat Merayakan Hari HAM se-dunia.
Selamat berpesta atas identitas yang dimilikinya!

Kontak Person
VK Larasati – 0813 2219 7685

Audiensi Forum LGBTIQ Indonesia dan Komnas HAM

Jakarta, 22 November 2013. Forum Lesbian Gay Biseksual Transgender/Transeksual Interseks dan Queer (LGBTIQ) Indonesia kembali mengadakan audiensi dengan salah satu lembaga nasional HAM di Indonesia, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Forum LGBTIQ Indonesia merupakan forum yang terdiri dari 30 organisasi LGBT serta yang mendukung isu LGBT yang terbentuk pada 2010. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Pleno Lantai 3 Kantor Komnas HAM di Jl. Latuharhari No. 4B pada pukul 11.00 sampai pukul 13.00

Beberapa perwakilan organisasi dan komunitas dari Forum LGBTIQ Indonesia yang hadir, yakni Ardhanary Institute, Arus Pelangi, Forum Komunikasi Waria, Youth Interfaith Forum on Sexuality, Best Famz Family, Yayasan Intermedika, dan Talitakum; diterima oleh Siti Noor Laila, Ketua Komnas HAM.

Siti Noor Laila menjelaskan bahwa sejak bulan Juni 2013, Lesbian Gay Biseksual Transgender/Transeksual (LGBT) telah menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang paripurna Komnas HAM. Hasil Paripurna tersebut adalah Komnas HAM berkomitmen untuk juga melakukan pembelaan terhadap LGBT seperti yang telah disebutkan dalam Resolusi PBB mengenai Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) dengan berfokus pada perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Ia pun menambahkan bahwa Komnas HAM memiliki mekanisme tersendiri terkait dengan isu ini, yakni melalui Pelapor Khusus LGBT.

Forum LGBTIQ Indonesia pun menyoroti kembali tentang Dialog Nasional yang terselenggara di Bali pada Juli 2013 lalu, dimana United Nations Development Programme (UNDP) memfasilitasi pertemuan antara organisasi dan komunitas LGBT, praktisi pluralisme dan HAM, akademisi, lembaga HAM nasional serta pemerintah. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan serangkaian rekomendasi terkait dengan pemenuhan dan perlindungan terhadap LGBTI. Beberapa hal yang disampaikan oleh Forum LGBTIQ Indonesia adalah terkait dengan pengakuan keberadaan LGBTI di hadapan hukum, pengintegrasian perspektif SOGIE (Sexual Orientation and Gender Identity and Expression) di berbagai kementerian dan lembaga dalam rencana strategis 2015-2019, serta pelibatan organisasi LGBTI dalam berbagai diskusi terkait dengan pembuatan keputusan terkait HAM.

Di akhir pertemuan, Siti Noor Laila menyambut baik rencana pembentukan MoU (Memorandum of Understanding) antara Komnas HAM dan Forum LGBTIQ Indonesia dalam rangka pemenuhan dan perlindungan HAM LGBTI. Ia pun mendorong agar organisasi-organisasi LGBT terus melakukan upaya hukum dalam memperjuangkan kesetaraan sebagai bagian dari advokasi dan kampanye dalam rangka memberikan pemahaman kepada negara mengenai hak-hak LGBTI. (Edith, @Queer_in_life)